Inspektur Muratara : Jika Melanggar Hukum Diserahkan Ke APH

DATABICARA.COM, MURATARA – Kurang harmonisnya hubungan Camat Rawas Ulu, Abdul Kadir, dengan awak media yang sengaja terkesan memblokir nomor handphone wartawan yang hendak konfirmasi kegiatan di Instansinya, Membuat Inspektur Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Sudartoni, Angkat bicara “itu salah”.

Menurutnya, Sikap yang diambil oleh Camat Rawas Ulu itu salah seakan tidak menunjukan bersahabat kepada awak media yang merupakan mitra terdepan Pemerintah yang menyampaikan informasi ke publik.

“Camat Rawas Ulu atau Oknum pejabat lain ya tidak perlu menghindar bila ada awak media mau konfirmasi, silakan jawab sesuai SOP dan jangan takut dengan dugaan-dugaan salah, kan mereka konfirmasi mau menanyakan saja agar berita mereka berimbang bukan memberikan hukuman, jadi kenapa harus takut apalagi memblok WA untuk menghindari pertanyaan dan itu adalah sikap yang sangat salah ,” tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan bersalah atau tidak bukanlah wartawan yang menentukan melainkan pihak APH tentunya melalui proses hukum yang ada, dijelaskannya, jika ditemukan kerugian Negara terhadap pengelolaan di Kecamatan Rawas Ulu pihaknya akan menyerahkan ke APH.

“Negara kita Negara Hukum, Inspektorat sebagai pengawas intern Pemerintah akan melaksanakan tugas berdasarkan Tusi (tugas pokok dan fungsi), Bila ada kerugian Negara agar dapat di kembalikan kepada Negara, jik melanggar hukum diserahkan kepada APH (aparat penegak hukum)”. jelasnya.

Untuk itu dirinnya menghimbau kepada seluruh Aparatur baik pejabat tingkat Desa / Kelurahan / Kecamatan maupun tingkat Pemerintah Daerah agar tidak alergi kepada awak media karena awak media adalah mitra kerja dalam membangun suatu daerah terutama daerah Kabupaten Muratara.

“Saya harap apa yang dilakukan oleh pihak Camat Rawas Ulu ini tidak lagi terjadi baik di Kecamatan, Desa ataupun Pejabat lainnya agar lebih terbuka kepada awak media dan menjelaskan sesuai SOP yang ada, jangan menghindar apalagi sampai memblokir nomor whatsApp yang isinya permohonan klarifikasi demi berimbangnya suatu informasi,” tutupnya. (Joni).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Comment