Kadis PMD Musirawas : BLT Tidak Boleh Dipotong Sepeser Pun 

DATABICARA.COM, Musirawas – Menyikapi isu yang beredar mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. belum jelas mekanisme nya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Musirawas, Ahmadi Zulkarnain S.IP, M.Si tegaskan prosedur penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut. Kamis, (28/05).

Berdasarkan petunjuk Kemendagri dan Kemendes bahwa Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Tentunya, untuk masyarakat yang masuk pendataan yakni warga miskin yang terdampak pandemi corona virus (Covid-19).

Dengan syarat, Calon penerimah tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) lain dari Pemerintah Pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa adalah mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja”. ungkap Kadis diruang kerjanya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, Bagi Desa anggaran Dana Desa (DD) dibawah Rp.800.- juta /tahun untuk BLT maksimal 25 % dari pagu anggaran. Dan jika lebih dari Rp.800.-juta sampai 1,2 Milliar maksimal untuk BLT 30%, Sedangkan Dana Desa (DD) nya lebih dari Rp1,2 milliar maksimal 35% Alokasikan untuk BLT.

Setelah dilakukan pendataan dilanjutkan verifikasi ditingkat Desa melalui musyawarah terbatas, Setelah itu, diajukan ke Pemerintah Kabupaten atau kecamatan untuk dilakukan pengesahan, Dan itu berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Pusat, pembayaran BLT dilakukan selama tiga bulan untuk periode April, Mei dan Juni dengan besaran Rp.600.- ribu /bulan /KK.

Kita wajib mengecek berkas, Agar tidak ada tumpang tindih dengan Bansos yang disalurkan melalui PKH, BPNT, Bansos dari Provinsi, Pusat maupun penerima kartu prakerja,” tambahnya.

Sementara rincian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) semasa pandemi Corona (Covid-19) yang diambil dari 25% hingga 35% tersebut, jika sudah maksimal anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa kembali.

BLT tidak boleh dipotong sepeser pun karena itu untuk warga yang tidak mampu, Berapa warga yang terdata itu yang dibagi, dan anggaran yang tidak terpakai itu dapat digunakan untuk kegiatan Desa baik fisik maupun pemberdayaan”. tutupnya. (Ebied s).

Share this:

Related posts

Leave a Comment