Ketua GOW Muratara Diduga Lakukan Pungli Di Lima Dinas

DATABICARA.COM -Muratara ,Nampaknya pihak tim saber pungli Kabupaten Muratara dalam hal ini kepolisian Polres Musi Rawas dan kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau harus segera memanggil ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Muratara Sumatera Selatan
Pasalnya   ketua GOW diduga kuat telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) di Lima Dinas dalam kegiatan pelantikan GOW beberapa waktu yang lalu.
 
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan Databicara.com dari narasumber  salah satu Kepala Dinas yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa ketua GOW Kabupaten Muratara istri dari mantan sekda telah melakukan pungli dengan meminta uang sejumlah Rp 3.750.000 untuk kegiatan pelantikan GOW .
 
“Benar ketua GOW atau ibu sekda melalui ibu Linda dari Dinas (PMD) meminta uang sejumlah Rp 3.750.000  untuk biaya makan minum,sewa gedung dan orgen,”ungkapnya
 
Dengan dimintai uang sebesar Rp 3.750.000 dengan cara melalui pesan singkat whatsapp tersebut ia bersama lima Dinas Lainnya yakni Dinas Perkim ,Sekertaris Dewan ,Camat Karang Jaya dan Dinas Capil kebingungan uang dari mana untuk membayar sumbangan tersebut.
 
“Saya terpaksa tidak memberi bantuan karena bingung uang dari mana mau pakai Dana APBD bisa bahaya buat saya jadi terpaksa saya tidak beri bantuan dan akhirnya ibu sekda marah dan tidak terima dengan penolakan saya,”Tutupnya.
 
Semantara itu Ketua GOW Muratara Hj.Rosmiati Abdulah Matjicik saat dikonfirmasi melalui via telpon pribadinya membenarkan bahwa pihaknya telah meminta uang sebesar Rp 3.750.000  untuk kegiatan Darma Wanita dan PKK Kecamatan sekaligus pelantikan GOW.
 
“Ia memang benar saya melalui ibu linda meminta uang untuk kegiatan Darma wanita dan PKK bukan untuk acara GOW kalau GOW cuma dompleng nama saja dan itupun sudah melalui kesepakatan bersama,”jelasnya.
 
Begitu juga yang di sampaikan Istri dari Mantan Sekda Muratara ini juga bahwa bukan hanya lima instansi Dinas ini saja yang sudah pihaknya pinta namun sudah ada Dinas lainnya juga yang telah diminta untuk kegiatan kewanitaan lainnya.
 
“Bukan hanya lima dinas ini saja dinas lainnya sudah dan itu giliran melalui sistem kuncang yang dinas nya keluar namanya maka wajib memberikan bantuan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Darma Wanita dan PKK,”
 
Hampir senada yang di sampaikan oleh Hj.Rosmiati  bahwa bahwa bantuan yang Dinas berikan itu cuma satu tahun satu kali saja tidak lebih dan sudah sewajarnya membantu kegiatan tersebut tanpa unsur paksaan.kata dia
 
“Saya kira sah sah saja kalau minta bantuan dan itupun setahun cuma satu kali mereka bantu kalau mereka mau bantu kalau tidak ya tidak apa apa karena dana yang mereka berikan murni untuk acara Darma Wanita dan PKK bukan poyah poyah,”tutupnya.
(Joni Farles) 

Share this:

Related posts

Leave a Comment