Pengadaan Baju Dinas Dan Kegiatan Rutin Inspektorat Muratara Diduga Jadi Ajang Korupsi

DATABICARA.COM, Muratara – Ada ada saja kelakuan pejabat di Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muratara melalui Instansi Inspektorat Diduga mencari keuntungan yang lebih besar dengan melakukan Mark-up serta korupsi dalam kegiatan pengadaan baju Dinas dan kegiatan Rutin. Kamis, (26/03).

kegiatan meliputi, Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp.57.372.000.- menurut hasil investigasi dan penelusuran Wartawan databicara.com diduga ada indikasi banyak memakai ATK tahun sebelumnya serta ATK kegiatan, dan diduga Mark-up harga satuan serta indikasi manipulasi SPJ.

Dan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional sebesar Rp.288.500.000.-  diduga dengan indikasi mark-up harga satuan dari harga pasaran untuk belanja barang/jasa service berkala kendaraan dinas dan indikasi manipulasi SPJ, nota service dan ganti oli serta BBM kendaraan Dinas.

Selanjutnya, Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran Rp.38.250.000.- yang di lakukan secara Swakelola dan di jahit ke penjahit di kota Lubuklinggau, dalam hal tersebut patut diduga terindikasi mark-up harga satuan dan tidak sesuai dengan harga pasaran setempat. Dengan rincian untuk Perstel pakaian dinas dengan bahan dasar Wool seharga Rp.450.000.-sedangkan di DPA/HPS  Nyaris satu stelnya mencapai  Rp.700.000.-. /stel.

Terpisah, Inspektur Daerah Kabupaten Muratara, Sudartoni, saat dikonfirmasi lewat via Whats App nya menjelaskan bahwa dirinya menjabat di Inspertorat baru hitungan bulan yakni pada september 2019 lalu, Dengan demikian dirinya akan mengumpulkan data validnya dan berkomunikasi baik pada PPTK maupun bidang Keuangan serta Pihak ketiga.

“Maaf saya juga akan menyampaikan data data  yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan, tentunya saya bicarakan dulu dengan PPTK, Panitia, Keuangan, Pihak ketiga dan lain lain yang dianggap perlu”. tulisnya.

Hal serupa disampaikan juga, Andi Hotman, sebagai mantan Bendahara di Inspektorat 2019 lalu bahwa dirinya hanya mencairkan dan menandatangani apa yang diusulkan oleh atasan ataupun konsultan dan dalam pengecrkan semua sesuai dan sudah benar tanpa adanya mark-up maupun korupsi sedikitpun.

“Saya yang menandatangani apa yang diusulkan oleh PPTK dan inspektur dari hasil laporan semuanya benar dan tidak ada korupsi ataupun mark-up,” tutupnya seraya tertawa. (Joni).

Share this:

Related posts

Leave a Comment