Perekrutan TKS Pol-PP Dinilai Penyalahgunaan Wewenang 

DATABICARA.COM, Musirawas – Berdasarkan rilisan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NGO Merah Putih Bersatu (MPB) wilayah Musirawas, menyebutkan bahwa perekrutan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Tahun Anggaran 2020 dilingkungan Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera. Dinilai berpotensi Penyalahgunaan Wewenang.

“Surat sudah kita sampaikan ke Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Musirawas”. ujar Parmi Ketua LSM NGO MPB.

Sementara itu, dikonfirmasi Kasat Pol PP dan Damkar, mengatakan, pada tahun 2019 pihaknya sudah ada rencana hal itu sudah masuk dalam DPA anggarannya.

“Benar ado rekrut TKS, bahkan itu sudah dianggarkan ditahun 2019 dalam DPA artinya sudah direncanakan, ditambahnya TKS ini karena bertambahnya Damkar, bahkan itu dilantik oleh Bupati sendiri di Januari 2020,” tegas Marsono Kasat Pol PP dan Damkar, Jum’at (08/05/2020).

Selanjutnya, Dia juga membenarkan bahwa perekrutan puluhan TKS belum disertai dasar hukum. “Benar belum ada dasar hukumnya, namun karena ada penambahan Armada Damkar, makanya tetap mengrekrut TKS,” ujar Marsono melalui ponsel pribadinya.

Ketika disinggung, terkait Surat Edaran (SE) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 814.1/169/SJ tertanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, Kembali dirinya membenarkan.

“Mengenai surat edaran Mendagri tentang pelarangan pengangkatan honor sejenisnya itu benar, Namun yg kita rekrut adalah TKS untuk kegiatan tentu perengrutan itu tidak membebani APBD,” tutupnya. (Tim).

Share this:

Related posts

Leave a Comment