Rabat Beton Mulai Rusak, Kades Bingung PKTD Apa ?

Databicara.com Rejang Lebong – Kondisi Jalan Rabat Beton di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mulai mengalami kerusakan. Selasa, (10/03/2020).

Informasi dihimpun awak media www.databicara.com belum lama ini, terlihat selain dipermukaan jalan yang mulai mengelupas sehingga membuat material jenis batu dan pasir berhamburan muncul diatas badan jalan, tampak juga dibeberapa titik sudah mengalami keretakan.

Sementara warga setempat yang mintah namanya dirahasiakan merasah kecewa dan menilai tak wajar, Pasalnya umur jalan tersebut baru hitungan bulan, Diakuinya bahwa kegiatan pembangunan jalan Rabat Beton tersebut dikerjakan oleh Pemerintah Desa Duku Ilir.

“Dikerjakan ahir tahun 2019, bukan tidak terimakasih lihat saja sendiri kondisi jalan ini mulai rusak, soal dana tidak tahu sebab tidak ada papan pengumumanya, tapi yang sering datang saat pengerjaan Pak Kadus dan perangkat Desa lainnya”. ujarnya sembari menunjuk kearah jalan yang rusak.

Sebelumnya pernah wawancarai Pjs Kepala Desa Duku Ilir, Abdul Mutalib, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya meneruskan Program Kades yang lama, menurutnya, Kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dijalankan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Saya Pjs menindaklanjuti pembangunan Pak Kades yang lama, Pertangungjawaban saya yang 25% nya, Diantaranya Plat Duiker 5 unit, Rabat Beton 80 meter, Pembangunan jalan Lapen (DD), Sisa dari pembelanjaan Desa melanjutkan pembuatan Kantor Desa (ADD)”. urainya.

Dirasah aneh, Ketika awak media menyentuh pertanyaan terkait Program Padat Karya Tunai (PKTD) Kepala Desa tersebut bingung dan diduga Program tersebut tidak berjalan semestinya. “Aku kurang paham”. cetusnya dengan nada gugup.

Untuk diketahui, Berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN / Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 lalu memandatkan, bahwa Dana Desa digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa.

Dalam SKB-4 Menteri disepakati bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan, penguatan pendamping profesional untuk mengawal pelaksanaan padat karya tunai di Desa, dan berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, Pemusatan kembali (refokusing) penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait, fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa, di mana paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.

Sementara upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen. (Tim).

Share this:

Related posts

Leave a Comment