Ramsul Inspektorat : Kami Tak Berani Ambil Resiko Terkait Kegiatan Dipokja

DATABICARA.COM, Musi Rawas – Sangat disayangkan Dinas inspektorat yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan pegawai di Pemerintah Kabupaten Muratara secara admintrasi dan disiplin terkait laporan masyarakat namun kini loyo dan tak berani mengambil kebijakan terutama dalam menyelesaikan permasalah di pokja pihak inspektorat tak mau ambil resiko untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah pokja dengan para penyedia jasa.

Hal itu diungkapkan langsung Kepala Inspektorat Muratara Ramsul Fanani saat ditemuai diruang kerjanya mengatakan bahwa terkait permasalahan pokja yang melakukan pembatalan sepihak terhadap pemenang lelang proyek jalan simpang biaro menuju rawas ilir dengan nilai proyek mencapai Rp 11,4 Milyar dirinya tak mau ikut campur terlalu mendalam sebab takut resiko yang akan diterima bisa berbahaya.

“Kami terutama saya sendiri tak mau ambil resiko untuk masuk ke dalam permasalahan pokja tiga karena ini menyangkut kebijakan baperzakat dalam hal ini bupati dan sekda dan masalah ini sudah sangat berat lantaran banyak desakan dari berbagai pihak jadi dari pada ada resiko buat kami lebih baik kami  bekerja secara normatif saja,” jelasnya.

Selain tak berani mengambil resiko dalam penyelesaian Pokja terutama soal Heru Fais yang memiliki jabatan sebanyak tiga jabatan dirinya juga menyebutkan bahwa di muratara ini kekurangan sumber daya manusiannya terkait barang dan jasa dan kalaupun ada pemilik sertifikat semua banyak kesalahan sehingga ditunjuklah heru yang memiliki kesalahan sedikit.

“Ia betul ada 142 yang memiliki sertifikat termasuk dinas saya ini ada yang memiliki sertifikat barang dan jasa  tapi karena kami tidak mau ambil resiko akan kesalahan dan tekanan dari penyedia jasa kami tidak mau,lagian pula kalau kami lihat 142 pemilik sertifikat semua memiliki kesalahan yang sifatnya ringan maupun fatal kalau yang paling ringan yaitu tadi ditunjuklah heru fais yang memiliki kesalahan ringan sisanya banyak kesalahan,” ujarnya.

Yang jelas pihaknya selaku inspektorat sudah melakukan tugas pokoknya yakni menindak lanjuti laporan masyarakat ke LKPP yang didalam invetigasi tim tersebut bahwa penyebab dari kericuhan antara pokja dan penyedia jasa hanya soal aturan saja yakni aturan SKP diubah menjadi SKN.

” Kami nunggu saja hasil laporan ke LKPP dan menunggu hasil proses sidang gugatan yang penting tugas sebagai inspekorat sudah membentuk tim dan membuat laporan ke LKPP sisanya nanti tunggu hasil selanjutnya saja tindakan apa yang akan diambil,” tutupnya.(Joni)

Share this:

Related posts

Leave a Comment