Rudi : Pokja Dan PPK Diminta Transparan Dalam Proses Pelelangan

DATABICARA,MURATARA-Adanya carut marut di proses lelang perbaikan Jalan Desa Simpang Biaro menuju Rawas ilir dengan nilai Rp 11,4 Milyar menjadi perbincangan hangat bagi pengamat dan peduli Muratara, bahkan kali ini Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari (LSM ABRI) ikut angkat bicara dan minta Pokja dan PPK melakukan transparansi di setiap prosesnya.

Hal itu diungkapkan Ketua LSM ABRI, Rudi Hartono saat dikonfirmasi melalui via telpon menyayangkan adanya keributan dalam proses lelang proyek di Pokja yang berujung harus lelang ulang dan menyebabkan hilangnya waktu untuk melakukan pekerjaan jalan simpang biaro menuju rawas ilir tersebut.

“Sangat disayangkan adanya keributan saat pelelangan proyek jalan rawas ilir ini padahal jika dilihat ada sejumlah opsi yang bisa digunakan oleh pihak Pokja sebelum melakukan  pembatalan yang berujung ribut dengan sejumlah rekanan terkhusus rekanan yang mengikuti lelang tersebut,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Muratara  ini juga mengatakan bahwa supaya tidak terjadi lagi keributan dalam proses lelang kedua yang dapat berujung penyilpaan anggaran pembangunan jalan tersebut, pihaknya meminta kepada Pokja dan PPK harus transparan saat proses lelang kedua ini.

“Supaya tidak terjadi keributan kembali kami menghimbau kepada Pokja dan PPK untuk benar-benar transparan dan benar-benar mengikuti proses lelang dengan aturan yang sebenarnya jangan sampai karena ada tekanan dan lain sebagainya pokja ppk selaku panitia bermain mata dengan perusahaan peserta lelang,” harapnya.

Bukan hanya Pokja dan PPK yang harus  transparan dalam proses pelelangan, tapi kepada penyedia jasa dalam hal ini perusahaan untuk juga ikut mengikuti aturan yang ada dan jangan coba-coba bermain mata dengan pihak pokja PPK sehingga proses jalannya lelang berjalan sesuai aturan.

“Kami juga berharap kepada perusahaan agar kiranya sportif juga dalam ikut serta lelang sehingga hasil lelang tersebut bisa menghasilkan yang benar benar mampu dan bisa membangun wilayah tersebut setelah dinyatakan pemenangnya dan apabilah ditemukan kejanggalan dalam proses lelang dan terbukti ya laporkan saja ke bagian-bagian yang memang khusus penerima laporan dan penindakan, contohnya penegak hukum polri dan kejaksaan,” tutupnya. (Joni)

Share this:

Related posts

Leave a Comment