SDN 28 Lubuklinggau Diduga Kangkangi Permendikbud

DATABICARA.COM, Lubuklinggau – Kendati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah diterbit yang bertuliskan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, membiayai program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.

Serta, mengembangkan sarana prasarana, membiayai kegiatan operasional Komite Sekolah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, yang diberikan oleh Peserta didik, Orangtua atau wali, Perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat Sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu.

Namun, tetap saja dilakukan oleh Komite sekolah SD Negeri 28 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Senilai Rp.50.000.- /murid Guna membangun WC dan Gapura Sekolah. Selasa, (10/3/2020).

Informasi dihimpun, Wartawan www.databicara.com bahwa pungutan dilakukan oleh pihak komite atas permintaan pihak sekolah, Dan pihak komite memberikan selembaran yang berisikan bahwa per anak wajib membayar uang senilai Rp.50 ribu /siswa untuk membangun WC dan Gapura dengan batas akhir pembayaran tertanggal 10 maret 2020.

ZA (39) salah seorang wali murid merasa keberatan atas penarikan uang sebesar Rp.50 ribu. Menurutnya, Apalagi jaman sekarang mau cari uang 50 ribu saja susah, dengan terpaksa dirinya harus membayar.

“Anak saya itu takut masuk sekolah lantaran takut ditagih guru karena belum bayar iuran sebesar Rp 50 ribu dan batas akhirnya hari ini 10 maret,” keluhnya.

Sementara itu, Nahnu Kepala SDN 28 Lubuklinggau saat dikonfirmasi melalui via telpon membenarkan bahwa adanya pungutan tersebut, Menurut Kepsek, hal tersebut dilakukan atas pemintaan komite sekolah sedangkan dirinya hanya mengetahui saja ada pungutan dan besarannya.

“Ia saya mengetahui adanya pungutan itu dan saya menyarankan ke komite agar yang dipungut itu siswa yang orang tuanya bukan guru di sini sedangkan yang siswa orang tua gurunya disini tak perlu bayar,” jelasnya.

Nahnu juga mengatakan bahwa sejauh ini dilakukannya pungutan itu karena di RKS tidak ada usulan dan DAK juga tidak ada anggarannya, sedangkan Dana BOS sendiri ada dananya cuma untuk keperluan lain bukan untuk bangun WC dan Gapura.

“Ada dana kita itu yakni dana BOS tapi dana bos digunakan untuk hal lain mangkanya kita minta sumbangan ke wali murid sebesar Rp.50 ribu melalui komite untuk bangun Gapura dan Wc,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komite SDN 28 Yakni Agus membenarkan adanya pungutan tersebut atas dasar pemintaan sekolah agar komite berinisiatif mengumpulkan walimurid untuk patungan membangun Wc dan Gapura.

“betul telah kami lakukan pungutan atas nama komite melalui dewan guru untuk menagih ke siswa agar orang tua siswa bantu sumbang untuk bangun Wc dan Gapura sekolah mengingat anggaran di sekolah tidak ada,” katanya.(Joni).

Share this:

Related posts

Leave a Comment