Sony : Korupsi Tidak Mengenal Besaran Nilai

DATABICARA.COM, Muratara – menyikapi pemberitaan di media www.databicara.com mengenai realisasi dana rutin inspektorat Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. yang diduga terindikasi menyimpang dari ketentuan membuat salah satu penggiat anti korupsi MLM angkat bicara. Kamis, (26/03).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sony Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Pemuda Anti Korupsi (LSM-BAPAK) menjelaskan seharusnya inspektorat lebih bijak terhadap hasil pengawasan publik dan jangan merasah bersih dan harus terbuka terhadap awak media  ketika dikonfirmasi persoalan kegiatan di tubuh inspektorat sendiri.

“Coba dilihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah dan Peraturan ini memperkuat independensi APIP selanjutnya memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa selain menjadi ASN penegak disiplin Peran inspektorat menjadi garda terdepan dalam menunjang penyelenggaraan negara yang baik ber asas efektif, efisien, transparan dan akuntable bukan malah berlagak seperti malaikat.

“Inspetorat itu mestinya jadi contoh bahwa terhadap instansi lainnya bahwa harus lebih terbuka apa lagi di tanya soal kegiatan kegiatan rutin yang ada di isntansi inspektorat”. ungkapnya.

Sony juga menjelaskan Inspekrorat itu bukan lembaga super body seperti KPK, yang sistem nya sudah terbentuk sedemikian rupa. Lembaga birokrasi di daerah dalam penggunaan APBD tak luput dari yang namanya kebijakan tak terduga di luar anggaran APBD. Dalam semangat pemberantasan korupsi, satu rupiah pun uang Negara harus dapat di pertanggung jawabkan dan dalam terminologi korupsi tidak mengenal besaran nilai.

“Semua kegiatan yang ada harus di pertangung jawabkan karena dalam istilah korupsi tidak mengenal besaran nilai atau kecil jika terbukti mencuri uang negera apalagi APBD maka harus di pertangung jawabkan,” ungkapnya.

Dengan demikian inspektorat mesti harus pergunakan se efektif dan se efisien mungkin dalam mengelola anggaran misalnya dalam pengadaan ATK, hendaknya PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memperinci dan menganalisa secara detail kebutuhan kertas, pena, spidol,necis dan lainnya per bulan jangan sampai berlebih dan untuk jenis ATK sisa tahun lalu yang masih layak dan tidak layak di pakai mesti dimusnahkan untuk menghindari manipulasi spj.apalagi kan ATK itu kan tidak masuk dalam inventaris kantor.

Sementara, Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hendaknya pptk mencatat dan menganalisa secara rinci penggunaan Ban baru diganti dalam berapa kilo perjalanan dinas dalam daerah, bbm juga hendaknya di catat kilometernya/jarak tempuh habis berapa liter untuk sekali perjalanan dinas dalam daerah, ganti oli juga demikian.

“Hal ini diduga untuk menghindari manipulasi spj serta pemakaian kepentingan pribadi mobil dinas diluar jam dinas, mengenai pengadaan pakaian dinas hendaknya PPTK melakukan survey dan pendataan ke beberapa penjahit yang relatif murah bukan penjahit yang nilainya sesuai dengan nilai di DPA (daftar pelaksana anggaran) untuk menyesuaikan dengan anggaran kalau ada yang murah kenapa mesti beli yang mahal” pungkasnya. (Joni).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Comment