Sony : Perang Banting Penawaran, Kualitas Kerja Dipertaruhkan

DATABICARA.COM,MURATARA- Menanggapi kisruhnya proses tender yang sudah menjadi trending topik di media sosial, khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yaitu pemeliharan berkala jalan simpang biaro / bingin teluk kecamatan karang dapo dan kecamatan rawas ilir (DAK REGULER-JALAN) dengan dana sebesar Rp. 11.430.058.000.

Dimana, pada proses tender pertama paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. AHBA MULIA dengan nilai tawaran sebesar Rp. 10.700.017.147.64, tetapi tender dibatalkan oleh POKJA 3 dengan alasan kesalahan dokumen tentang persyaratan SKP yang akan dilakukan perbaikan dokumen.

Pembatalan tender tersebut, dilakukan sepihak oleh POKJA 3 yang membuat pihak rekanan melaporkan ke APIP dan APH. Selang beberapa hari dari pembatalan tender, POKJA 3 melakukan tender ulang tanpa menunggu lagi hasil pemeriksaan APIP dan APH. Pada saat ini, tender kedua sedang berjalan dengan jadwal evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis dan harga per tanggal 1 MEI sampai dengan 7 MEI 2019 yang diikuti sebanyak 14 perusahaan .

Diketahui saat ini, hanya 4 perusahaan yang memasukan penawaran yaitu PT. RANCANG BANGUN MANDIRI dengan tawaran Rp. 9.457.047.027,76  PT. CEMERLANG ABADI MUSA dengan nilai tawran Rp. 9.998.182.413,84 PT. PERMATA MANDIRI SAKTI dengan nilai tawaran Rp. 10.172.601.941,92 dan terakhir PT. AHBA MULIA dengan nilai tawaran Rp 10.358.912.816,11.

Melihat kejanggalan demi kejanggalan proses tender pertama dan kedua ini, Aktivis Pemberantasan Korupsi, LSM BAPAK (BARISAN PEMUDA ANTI KORUPSI), Sony menegaskan ‘Perang Banting Penawaran’ akan mendorong orang untuk mengutamakan pendekatan persengkongkolan daripada melakukan perbaikan persaingan secara sehat dengan perubahan manajemen dan efisiensi usaha.

“Perang banting penawaran akan merugikan banyak pihak, jika pekerjaannya tidak sesuai yang diharapkan. Ini suatu kerugian untuk pemerintah dan masyarakat sebagai penerima hasil pembangunan,” jelasnya.

Kerugian pun, tidak hanya dialami pemerintah dan masyarakat, tapi juga pengusaha karena mereka akan berurusan dengan aparat hukum karena berdasarkan audit BPK, mereka dianggap tidak melaksanakan pekerjaan semestinya.

“Apalagi sebenarnya untuk urusan lelang proyek konstruksi ini, telah diatur dalam undang undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dengan sejumlah kriteria proyek pemerintah skala kecil, menengah dan besar, termasuk mengatur harga penawaran terendah minimal 10% dan suatu proses lelang itu harus terbuka serta sehat.

“Kalau harga minim bagaimana bisa menjaga kualitasnya, malah sebaliknya rawan terjadi masalah hukum,” kata Sony.

Maka disimpulkan, perang banting tawaran ini sangatlah tidak realistis, karena pemborong harus bayar pajak, pengeluaran non teknis yang tidak bisa dimasukkan dalam perencanaan dan biaya-biaya lainnya.

“Untuk itu, kami meminta untuk dikeluarkan rekomendasi pembatalan tender kedua ini. Serta, merekomendasikan untuk tetap melanjutkan hasil proses tender pertama,” tegasnya.(Joni)

Share this:

Related posts

Leave a Comment